Jakarta - Finalisasi desain dari kawasan legislatif dan yudikatif yang akan dibangun di Ibu Kota Nusantara (IKN) akhirnya dilakukan.

Dalam Rapat Koordinasi Pembahasan Progres Pembangunan IKN di Kantor Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Jakarta, Jumat (21/2) lalu.

Baca Lainnya :

• Alex Pastoor Sambangi Turkiye Bidik Jayden Oosterwolde Gabung ke Timnas Indonesia0
• KAI Daop 1 Jakarta Akan Buka Pemesanan Tiket 13 KA Tambahan Lebaran 1446 H, Ini Jadwalnya0
• Sah Jadi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok Supian-Chandra Diiringi Mobil Sound 0
• Menteri Perindustrian RI: Indonesia-Turkiye Berkolaborasi Bangun Sektor Industri0
• Momen Bersejarah, Presiden RI Lantik 961 Kepala Daerah Serntak0

Dalam rapat yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) itu, turut Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo didampingi Wakil Menteri (Wamen) PU Diana Kusumastuti. Hadir pula Kepala Otorita IKN, Mochamad Basuki Hadimuljono.

“Rapat koordinasi ini dilakukan untuk menindaklanjuti hasil audiensi bersama Presiden Prabowo pada 3 Februari 2025 lalu. Terkait dengan progres pembangunan IKN. Terutama mengenai desain pembangunan kawasan legislatif dan yudikatif di IKN. Revisi kawasan legislatif, khususnya gedung sidang paripurna, sudah lebih baik dari konsep awal namun masih memerlukan penyempurnaan,” katanya dikutip pada akun @kementerianpu, Jumat (21/2) lalu.

Dia melanjutkan bahwa Presiden Prabowo Subianto juga menekankan pentingnya desain interior. Sehingga perlu dilakukan redesign dengan benchmark dari gedung legislatif dan yudikatif di negara lain.

“Selain estetika, Presiden menginginkan nilai filosofis dalam desain, mencerminkan Indonesia sebagai negara besar dengan sejarah dan budaya yang kuat,” sambung Ketua Umum Partai Demokrat ini.

Menteri PU Dody Hanggodo menambahkan dengan keterbatasan anggaran saat ini , studi banding tidak perlu diadakan. Dan benchmarking atau patokannya, juga tidak hanya melihat referensi dari India, Mesir dan Turki saja. Tetapi juga Srilanka.

“Terkait saran dari Bapak Menko AHY dan Kepala Otorita IKN, tentu akan ditindaklanjuti oleh tim. Dan mungkin dalam 2 minggu ke depan, kita akan minta waktu ke Presiden Prabowo untuk memaparkan revisi desain,” kata Dody.

Wamen PU Diana Kusumastuti juga menyampaikan bahwa desain Ruang Sidang Paripurna legislatif di IKN, akan disesuaikan agar lebih modern. Namun tetap mencerminkan ciri khas Indonesia, dengan beberapa alternatif desain atap.

"Selain itu, pemanfaatan solar panel pada gedung perkantoran legislatif dan yudikatif di IKN akan ditingkatkan dari 4 persen menjadi 11 persen. Dengan tetap mempertahankan ciri khas budaya Indonesia dalam desainnya,” ujarnya.

Setelah penyesuaian desain kawasan legislatif dan yudikatif dituntaskan, nantinya Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan bersama Menteri PU dan Kepala Otorita IKN akan kembali menyampaikan hasil tersebut kepada Presiden Prabowo.

Sebelumnya, usai rapat terbatas (ratas) lanjutan terkait IKN di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (3/2) lalu, AHY sempat mengatakan bahwa Kementerian PU dan Otorita IKN diminta untuk melakukan penyempurnaan desain pembangunan kawasan legislatif dan yudikatif di IKN.

Dengan melibatkan tim penguatan basic design.

“Sebelumnya tim yang sudah bersama dengan Kementerian PU, untuk merancang lokasi ataupun merancang pembangunan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan,” katanya.

Dia melanjutkan Istana Negara dan Istana Garuda di IKN saat ini juga sudah dirampungkan. Oleh karena itu, untuk melengkapi pembangunan kawasan eksekutif yang hampir diselesaikan di IKN, pemerintah akan fokus pada pembangunan kawasan serta fasilitas legislatif dan yudikatif.

“Jadi ada beberapa penyesuaian yang masih membutuhkan waktu. Mudah-mudahan tidak lama lagi bisa difinalisasi. Dan tentunya setelah itu, bisa segera dibangun,” katanya.

Kepala Otorita IKN Mochamad Basuki Hadimuljono menambahkan terkait dengan review desain dari kawasan legislatif dan yudikatif di IKN, adalah pada desain untuk bangunan Sidang Paripurna MPR/DPR/DPD yang ada di KIPP IKN.